23 Februari 2018

-

Menghadiri Acara dan Memberikan Sambutan Pada Acara Kunjungan Lapangan ke Kolompok Dasawisma Adelwise II

-

Menghadiri Acara Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Lubuk Basung

» jadwal kegiatan lainnya

Jum'at, 23 Februari 2018 / 7 Jumadil Akhir 1439 H
Berita Detil

Selasa, 12/09/2017  10:26 WIB

Dua Perda Agam Disepakati

DuaPerdaAgamDisepakati

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Ranperda tentang Perubahan Ke-dua Atas Perda Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum menjadi Perda.

 

Kesepakatan itu dinyatakan dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Agam, dan ditandatangani Ketua DPRD diwakili Wakil Ketua Lazuardi Erman, Suharman, Taslim, dan Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria, Dt. Tumangguang Putiah, dihadiri Asisten Setda Agam, Kepala OPD dan Anggota DPRD.

 

Pada kesempatan itu, wabup menyebutkan, rapat paripurna DPRD kali ini merupakan agenda terakhir dalam siklus, dan mekanisme pembahasan ranperda, tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2012, tentang retribusi jasa usaha, dan ranperda Kabupaten Agam tentang perubahan kedua atas perda Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum.

 

"Sebagaimana telah disampaikan dalam nota penjelasan sebelumnya, bahwa yang menjadi dasar dari perubahan Perda Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2012 adalah belum terakomodir objek retribusi pemakaian jasa pengujian laboratorium lingkungan, sehingga retribusi jasa pengujian laboratorium belum dapat dipungut, dan belum masuk menjadi struktur PAD," katanya.

 

Dalam penetapan tarif pemakaian jasa pengujian laboratorium, telah mempertimbangklan bahan dan sumber daya yang digunakan. Untuk pemulihan biaya, diperlukan dukungan pamakai hasil pengujian laboratorium dengan penetapan tarif yang adil dan seimbang.

Demikian juga dengan landasan pembentukan ranperda tentang perubahan kedua, atas Perda Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum, yang merupakan tindak lanjut surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 551.6/542/Dishubkominfo Sb/2016, atas Penyerahan Pelaksanaan Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota.

 

Pengujian berkala pertama kendaraan bermotor, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengujian berkala kendaraan bermotor. Selama ini, pengujian berkala pertama dilaksanakan pemprov, sementara kabupaten/kota hanya melaksnakaan uji berkala kedua, dan seterusnya.

 

"Dengan hal dimaksud, setiap tahunnya Agam memperoleh PAD cukup besar yaitu, 2014 sebesar Rp387.472.200, 2015 sebesar Rp392.841.300, 2016 sebesar Rp426.507.000. Dan diharapkan dengan dilaksanakan pelayanan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor, dapat meningkatkan PAD dibanding pengujian kendaraan bermotor sebesar 2 persen tiap tahunnya," ujar wabup berharap.

 

Secara bertahap, Pemkab Agam akan melengkapi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, mulai dari gedung pengujian, peralatan uji mekanis dan peningkatan kualitas, serta kuantitas kompetensi pengujian kendaraan bermotor.

 

Menurut wabup, dengan ditetapkannya dua perda tersebut, akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan disisi pendapatan retribusi pengujian berkala, dan menjadi salah satu sumber PAD di Agam. Pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti pelaksanan perda tersebut dengan melahirkan beberapa perbup sebagai aturan pelaksanaannya.

 Disajikan Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika
Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: