31 Agustus 2017

-

Temu Ramah dan Silaturrahmi dengan Perantau Palembayan ( Malaysia & Indonesia) dengan Tema “ Mampaharek Silaturahmi antaro rantau jo kampuang halaman”

-

Melepas Pawai Takbiran dalam Rangka Menyambut dan Memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1438 H/2017 M

» jadwal kegiatan lainnya

Rabu, 27 September 2017 / 6 Muharram 1439 H
Berita Detil

Selasa, 12/09/2017  10:30 WIB

Wabup Agam Sampaikan Nota Jawaban Perubahan ABPD 2017

WabupAgamSampaikanNotaJawabanPerubahanABPD2017

Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria Dt. Tumangguang Putiah, menyampaikan nota keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, setelah disepakatinya kebijakan umum perubahan APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2017, pada 18 Agustus 2017 lalu.

 

Nota keuangan dimaksud disampaikan wabup dalam rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, dibuka Ketua DPRD diwakili Wakil Ketua Lazuardi Erman, didampingi Wakil Ketua Suharman dan Taslim, dihadiri Asisten Sekretariat Agam seta kepala OPD, dan anggota DPRD.

 

Pada kesempatan itu wabup mengungkapkan, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemrintah daerah untuyk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi, yang bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satuan kerja perangkat daerah.

 

"Ada tiga alasan dilakukan perubahan APBD, pertama penyesuaian atas penerimaan daerah, baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan. Kedua menyikapi regulasi baru dari pemerintah pusat dan provinsi. Ketiga adanya kebutuhan tambahan anggaran yang mendesak dibeberapa perangkat daerah. Ini berimplikasi terhadap penyesuaian pengeluaran daerah, baik belanja maupun pengeluaran pembiayaan," terang wabup.

 

Dikatakan wabup, terkait dengan perubahan pendapatan daerah, dilakukan dengan dasar evaluasi, atas pencapaian target yang sudah ditetapkan, serta adanya kebijakan dari pemerintah pusat, dan provinsi, antara lain kebijakan pemerintah pengurangan DAU sebesar 1,76 persen atau Rp14.545.659.000, penerimaan bantuan khusus pemerintah provinsi sebesar Rp4.782.000.000, serta tambahan pendapatan yang bersasal dari bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar RpRp2.257.776.587, dan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp81.216.125, serta dana BOS Rp61.116.200.000, yang mana sejak 2017 merupakan bagian dari APBD, mulai dari penganggaran hingga pertanggungjawaban.

 

"Perubahan penerimaan pembiayaan disebabkan tidak tercapainya realisasi Silpa, dan penerimaan kembali piutang. Pada awal 2017 APBD kita perkirakan penerimaan pembiayaan berjumlah Rp66.201.636.347, yang bersumber Silpa 2016, dan penerimaan piutang berupa penerimaan penundaan DAU 2016," katanya.

 

Setelah dilakukan perhitungan pelaksanaan APBD 2016, Silpa murni pada tahun itu dalam arti kata yang dapat digunakan untuk belanja 2017, sebesar Rp38.782.638.319.06 yang semula diperkirakan berjumlah Rp43.712.899.838, sehingga dari penerimaan Silpa mengalami defisit sebesar Rp4.930.261.519.94. Hasil perhitungan pelaksanan APBD 2016, Silpa berjumlah Rp87.423.962.241.80, namun Rp48.641.323.922.74 diantaranya merupakan sisa kas yang sudah diarahkan penggunaannya, seperti sisa dana tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, JKN dan Kas di BLUD, sehingga tidak bisa digunakan untuk belanja lainnya.

 

Sedangkan penerimaan piutang dari penundaan DAU 2016, yang semula diperkirakan diterima 2017 sebesar Rp22.488.736.509, namun yang diterima akhir 2016, dan merupakan bagian dari Silpa murni 2016 berjumlah Rp38.782.638.319.06. Artinya, 2016 yang murni sisa anggaran belanja 2016 sebesar Rp16.293.901.810.06, yaitu selisih Silpa murni dikurangi penerimaan dari penundaan DAU.

 

Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan tambahan anggaran belanja yang disikapi dalam APBD 2017 yaitu, untuk pemenuhan penghasilan PTT dan kontrak, perencanaan kegiatan fisik 2018, tambahan anggaran untuk keperluan MTQ tingkat provinsi, tambahan kekurangan honor guru MDA/MDW, kekurangan anggraan untuk pembayaran rekening listrik pemerintah daerah dan pengadaan alat kesehatan paru di RSUD.

 

Implikasi dari perubahan tersebut, merupakan berubahnya komposisi perubahan APBD 2017. Di mana pendapatan semula diperkirakan Rp1.391.702.397.840.00, namun untuk rancangan perubahan APBD 2017 naik 0,87 persen atau Rp12.165.099.498.00 yang menjadi Rp1.403.867.497.338. Belanja sebelumnya diperkirakan Rp1.457.904.034.187.00 dan naik 1,69 persen atau Rp24.687.425.393.00 menjadi Rp1.482.591.459.580.00. Pembiayaan sebelumnya diperkirakan Rp66.201.636.347.00 naik 18,92 persen menjadi Rp87.423.962.241.80.

 Disajikan Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika
Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: